Pj Gubernur Sulsel Refocusing Anggaran Pekerjaan jalan yang Sedang Berjalan,Potensi Utang Baru?

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan refocusing besar-besaran terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Seperti pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel dan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel. Padahal anggaran yang direfocusing tersebut, sedang progres pengerjaan.
Dimana pada Dinas BMBK Sulsel direfocusing sekitar Rp 302 Miliar dan pada dinas Sumber Daya Air Ciptakarya dan Tata Ruang sebesar Rp 111 Miliar.
Mirisnya, diberi kebijakan bahwa pekerjaan tahun 2023 pada kedua dinas tersebut tetap harus berjalan sesuai kontrak, namun pembayarannya dilakukan di tahun 2024.
Disinyalir anggaran refocusing tersebut, dilakukan belanja dan kontrak baru, untuk membiayai program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yakni budidaya pisang.
Alhasil, kebijakan oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin ini pun disinyalir akan membuat potensi utang baru bagi Pemprov Sulsel di tahun 2024.
DPRD bersama Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya menyetujui RAPBD 2024 senilai Rp10,026 Triliun.
Baca juga:
Resmikan Terminal Samarinda Seberang, Presiden Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Umum
Anehnya, RAPBD 2024 itu, alokasi anggaran untuk kedua OPD itu mengalami penurunan. Bahkan nilainya dibawah dari anggaran fisik yang direfocusing pada APBD Perubahan TA 2023.
“Setelah ekspose gambaran umum postur RAPBD 2024, selanjutnya langsung masuk pembahasan ke komisi-komisi,” kata Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, Jumat (27/10/2023).
Dari pembahasan tersebut alokasi pada dinas Binamarga dan Bina Konstruksi sebesar Rp 103 Miliar dan pada dinas Sumber Daya Air Ciptakarya dan Tata Ruang sebesar Rp 71 Miliar.
Kebijakan ini pun bisa menjadi potensi utang baru bagi Pemprov. Namun tidak memikirkan untuk menganggarkan pembayaran pekerjaan untuk tahun depan. Ini aneh.
Hal ini pun akan berdampak bagi penyedia pekerjaan dan para karyawan yang bekerja. (*)
Comments (0)
There are no comments yet